Teknologi Informasi untuk Rakyat Miskin

Saya tinggal di sebuah desa. Hidup dan penghidupan saya pun di desa. Saya adalah salah seorang dari puluhan juta rakyat Indonesia yang masuk ke dalam data penduduk miskin negeri ini. Singkatnya saya adalah orang miskin.

Saya melihat dan merasakan teknologi informasi dan komunikasi tengah mengubah dunia. Saya juga merasakan bahwa proses perubahan dunia melalui teknologi informasi ini berlangsung begitu cepat. Saking cepatnya, saya tidak mampu untuk mengikuti atau turut serta dalam perubahan dunia tersebut.

Komunikasi tanpa jarak, tak terbatas, dan langsung merupakan sajian khas teknologi yang saya saksikan dan rasakan ini. “Makin lama teknologi ini makin murah saja”, kata orang-orang yang tidak miskin. Saya juga melihat bahwa fakta mendasar dari perkembangan teknologi ini adalah terbentuknya hubungan baru di antara manusia.

PEMBANGUNAN UNTUK RAKYAT

Dari sisi Untuk Rakyat sebagaimana diuraikan dalam postingan sebelumnya yang berjudul DARI, OLEH, DAN UNTUK RAKYAT di sini, kita mendapati ketentuan mengenai musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Ketentuan tersebut merupakan aplikasi dari demokrasi pembangunan.

Pada perhelatan tersebut, aspirasi masyarakat dari tingkat RT/RW, kelompok masyarakat di tampung dan dibicarakan secara terbuka untuk disepakati urutan prioritasnya. Urutan prioritas tersebut di formulasi dalam Berita Acara yang berisi Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa / Kelurahan, serta diperjuangkan oleh Delegasi Desa / Kelurahan. Proses ini berlanjut secara benjenjang ke atas mulai dari Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga akhirnya di Pusat (tingkat nasional).

SUMBER DANA PEMBANGUNAN BERASAL DARI RAKYAT

Apabila kita cermati struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja, bahwa penerimaan terdiri dari beberapa unsur atau beberapa komponen penerimaan, yaitu: seperti Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, PJU, Pajak Parkir, Pajak Galian C, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Layanan Persampahan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, serta pajak-pajak dan retribusi lainnya.

Bila kita teliti, siapakah yang membayar pajak dan retribusi tersebut, jawabannya hanya satu, yaitu rakyat.

DARI, OLEH, DAN UNTUK RAKYAT

Sebagai Negara demokrasi, kita menyadari bahwa kepentingan rakyat merupakan domain utama penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan di dalamnya. Sebagai warga negara demokrasi, kita juga akrab dengan slogan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

DARI RAKYAT
Ketika kita menyimak pada sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN/APBD), kita akan mendapati aplikasi slogan demokrasi, yaitu “dari rakyat”. Penerimaan Negara berupa pajak, retribusi, dan hasil Ekploitasi Sumber Daya Alam pada hakikatnya adalah kontribusi masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.