Posts Tagged 'demokrasi'

DESA: PROBLEM LAMA DAN BARU (bagian 2)

Tulisan ini merupakan lanjutan dari tulisan sebelumnya di bagian 1.

  • Desentralisasi adalah sebuah kebijakan dari atas yang tidak sempurna baik dari sisi desain maupun praktiknya. Desentralisasi dan otonomi daerah lebih difokuskan pada kabupaten/kota, sehingga desa masih tetap dipandang sebelah mata dan belum memperoleh otonomi yang lebih leluasa. Desa masih berada di bawah cengkeraman kabupaten secara hirarkhis. Para pejabat kabupaten umumnya memandang bahwa otonomi berhenti di tangan kabupaten, serta menjadikan desa sebagai objek kebijakan dan regulasi kabupaten. Dalam praktiknya tidak sedikit Perda Kabupaten tentang pemerintahan desa yang sebenarnya tidak relevan dengan konteks kebutuhan desa dan dari sisi proses tidak melibatkan partisipasi desa. Karena itu tidak mengherankan kalau kerapkali muncul kegelisahan dan bahkan resistensi desa (terutama dari perangkat desa) terhadap regulasi dari atas.
  • Lanjutkan membaca ‘DESA: PROBLEM LAMA DAN BARU (bagian 2)’

DESA: PROBLEM LAMA DAN BARU (bagian 1)

Tulisan ini merupakan sebuah pandangan terhadap dinamika desa di tengah-tengah arus reformasi, desentralisasi, dan demokrasi. Khususnya dari sudut pandang problem yang masih tersisa di desa, dan problem baru yang muncul di tengah arus desentralisasi dan demokrasi.

  • Banyak sekali desa-desa di Jawa yang sejak dulu selalu menghadirkan kekerasan dan permainan politik uang ketika menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Permainan politik uang di desa, sebagaimana di kabupaten dan provinsi, menjadi isu yang sangat keras dan cepat, tetapi juga sangat cepat menguap dan dilupakan banyak orang. Praktik-praktik kekerasan cepat sekali berkobar dan juga cepat sekali dirampungkan oleh aparat keamanan setelah menelan korban tidak sedikit. Tetapi sejak dulu di desa tidak ada sebuah mekanisme dan proses politik yang dibangun dari prakarsa lokal untuk mencegah praktik-praktik kekerasan.
  • Lanjutkan membaca ‘DESA: PROBLEM LAMA DAN BARU (bagian 1)’

PEMBANGUNAN UNTUK RAKYAT

Dari sisi Untuk Rakyat sebagaimana diuraikan dalam postingan sebelumnya yang berjudul DARI, OLEH, DAN UNTUK RAKYAT di sini, kita mendapati ketentuan mengenai musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Ketentuan tersebut merupakan aplikasi dari demokrasi pembangunan.

Pada perhelatan tersebut, aspirasi masyarakat dari tingkat RT/RW, kelompok masyarakat di tampung dan dibicarakan secara terbuka untuk disepakati urutan prioritasnya. Urutan prioritas tersebut di formulasi dalam Berita Acara yang berisi Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa / Kelurahan, serta diperjuangkan oleh Delegasi Desa / Kelurahan. Proses ini berlanjut secara benjenjang ke atas mulai dari Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga akhirnya di Pusat (tingkat nasional).

Lanjutkan membaca ‘PEMBANGUNAN UNTUK RAKYAT’

SUMBER DANA PEMBANGUNAN BERASAL DARI RAKYAT

Apabila kita cermati struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja, bahwa penerimaan terdiri dari beberapa unsur atau beberapa komponen penerimaan, yaitu: seperti Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, PJU, Pajak Parkir, Pajak Galian C, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Layanan Persampahan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, serta pajak-pajak dan retribusi lainnya.

Bila kita teliti, siapakah yang membayar pajak dan retribusi tersebut, jawabannya hanya satu, yaitu rakyat.

Lanjutkan membaca ‘SUMBER DANA PEMBANGUNAN BERASAL DARI RAKYAT’

PEMERINTAH ADALAH PENGEMBAN AMANAH RAKYAT

Berangkat dari kesadaran bahwa pembangunan didanai uang rakyat, maka ‘Pemerintah yang Melayani’ bukanlah sekedar imbauan moral. Ia adalah kewajiban, konsekuensi logis dari transaksi ijab qobul amanah rakyat, yang harus dipikul dan ditegakkan.

Kesadaran akan bahaya ‘kekuasaan’ telah sering digaungkan. ”Kekuasaan cenderung korup (menyimpang), kekuasaan yang absolut cenderung (menyimpang) secara absolut. Kesadaran ini harus memenuhi ruang pemikiran dan hati kita, karena kalau pun kita lolos di dunia, namun pasti kita dicegat di ”Hari Pengadilan Akhirat”. Apalagi ada kemungkinan besar, kita pun sulit lolos dari pengadilan dunia.

Lanjutkan membaca ‘PEMERINTAH ADALAH PENGEMBAN AMANAH RAKYAT’

DARI, OLEH, DAN UNTUK RAKYAT

Sebagai Negara demokrasi, kita menyadari bahwa kepentingan rakyat merupakan domain utama penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan di dalamnya. Sebagai warga negara demokrasi, kita juga akrab dengan slogan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

    DARI RAKYAT
    Ketika kita menyimak pada sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN/APBD), kita akan mendapati aplikasi slogan demokrasi, yaitu “dari rakyat”. Penerimaan Negara berupa pajak, retribusi, dan hasil Ekploitasi Sumber Daya Alam pada hakikatnya adalah kontribusi masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.
    Lanjutkan membaca ‘DARI, OLEH, DAN UNTUK RAKYAT’

SALAM

decib!
Semoga isinya bermanfaat bagi siapa saja yang berkunjung, dan memanfaatkan isinya.

KATEROGI POST

ARSIP POST

Share

Add to netvibes Subscribe in Bloglines
Add Abula45 | Pusat Informasi Digital to ODEO
Subscribe in podnova
I heart FeedBurner

Komunitas Blog

TopOfBlogs Technology
Bloggerian Top Hits DigNow.net
Indonesian Muslim Blogger
Yuk.Ngeblog.web.id

Statistik

  • 150,601 hits sejak 29 Nov. 2008

Twitter Update

Flickr Photos

Barred Owl

Where the river runs through

Pride Rock...

Lebih Banyak Foto